Isu tentang potensi mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menjadi perbincangan sejak awal tahun. Perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku pasar dan investor mengenai kemungkinan keluarnya bendahara negara ini dari kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Peran kunci Sri Mulyani dalam pemerintahan dapat menciptakan efek domino jika dia benar-benar meninggalkan kabinet. Terutama, posisi Menteri Keuangan memiliki peran penting dalam mengelola keuangan dan kekayaan negara dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan bersama presiden.
Analisis Senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, bahkan menilai bahwa potensi mundurnya Sri Mulyani dapat mengakibatkan penurunan kredibilitas keuangan pemerintahan.
Kehadiran Sri Mulyani di kementerian keuangan selama ini dianggap sangat positif, menciptakan pandangan baik terkait kredibilitas keuangan dan pengelolaan fiskal nasional.
Ronny menyatakan, "Kredibilitas keuangan nasional ini terkait dengan kemampuan fiskal nasional dalam merespons berbagai tekanan ekonomi, baik internal maupun eksternal, yang selama ini dianggap positif oleh pelaku usaha nasional dan investor global."
Dengan Sri Mulyani memimpin di bidang keuangan, perekonomian nasional diperkirakan akan memiliki dukungan fiskal yang kokoh, adaptif, dan prospektif.
Kredibilitas fiskal di bawah kepemimpinan Sri Mulyani dianggap berkelanjutan, menciptakan keyakinan di kalangan publik dan investor terkait pengelolaan anggaran negara. Oleh karena itu, investasi pada surat utang pemerintah dan berbagai surat berharga negara (SBN) dianggap lebih aman dan menguntungkan.
Ronny juga menyampaikan pandangan bahwa potensi keluarnya Sri Mulyani dapat mengakibatkan peningkatan capital outflow.
Dampaknya mencakup depresiasi atau pelemahan nilai tukar rupiah, inflasi barang berbasis bahan baku impor, dan memburuknya prospek investasi, terutama di sektor finansial. Akibatnya, kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi berisiko menurun.
Menurut Bhima Yudhistira, direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Sri Mulyani adalah salah satu menteri keuangan yang memiliki kredibilitas tinggi. Oleh karena itu, potensi kepergiannya dari kabinet Jokowi dapat menimbulkan syok di kalangan investor dan kreditur.
"Bahkan konsekuensinya, kita akan kesulitan mendapatkan pinjaman baru serta kerja sama investasi, terutama transisi energi yang sedang dalam progres negosiasi melalui JETP, terancam untuk terhenti atau bahkan bisa dibatalkan karena pertimbangan kredibilitas," ujar Bhima.
Namun, di sisi lain, jika Sri Mulyani memilih untuk tetap berada di dalam kabinet, kredibilitasnya dapat dipertanyakan. Bhima berpendapat bahwa saat ini banyak kebijakan ekonomi Presiden Jokowi yang dianggap membahayakan, ditambah dengan tingkat korupsi yang tinggi di kementerian keuangan.
"Korupsinya sudah sangat sistemik dalam beberapa proyek infrastruktur; anggarannya ingin ditingkatkan, tapi tidak ada. Ini menimbulkan konflik moral untuk Sri Mulyani. Jadi, jika dia bertahan, kredibilitasnya juga akan dipertanyakan," ujarnya.
Kredibilitas Sri Mulyani dianggap sangat penting di dalam kabinet. Kemungkinan keluar dari posisinya dapat mengganggu proyek-proyek yang sedang berlangsung dan mendorong investor untuk memindahkan investasinya ke negara lain dengan kredibilitas yang lebih baik.
Isu tentang kemungkinan keluarnya Sri Mulyani bahkan bisa menjadi pukulan keras bagi Jokowi. Bhima berpendapat bahwa tanpa kehadiran Sri Mulyani, perekonomian Indonesia dapat menjadi sangat rentan, dan kepercayaan internasional mungkin hanya bergantung pada kepemimpinan Jokowi.
"Dan ini menjadi pertanyaan besar, ada apa di internal karena sosok Sri Mulyani bukan politisi, dia adalah birokrat, teknokrat, dan akademisi. Ini menunjukkan bahwa Jokowi mungkin tidak lagi memiliki dukungan moral dari menteri yang memiliki kapasitas di bidang ekonomi," ujarnya.
Dengan peran vitalnya dalam mengurus keuangan dan kekayaan negara, kepergian Sri Mulyani dapat mengakibatkan efek domino yang merugikan, terutama terkait dengan penurunan kredibilitas keuangan pemerintahan.
Keberlanjutan kredibilitas dan disiplin tinggi dalam pengelolaan anggaran negara dianggap menjadi alasan publik dan investor untuk percaya pada investasi di surat utang pemerintah dan surat berharga negara (SBN). Namun, dengan adanya isu potensi keluarnya Sri Mulyani, terutama dalam konteks proyek-proyek infrastruktur, dapat menghadirkan tantangan serius dalam mencapai efisiensi dan keberlanjutan.
Pertanyaan mengenai masa depan Sri Mulyani dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia tetap menjadi fokus perhatian. Apakah langkah Sri Mulyani untuk tetap berada di dalam kabinet atau keluar dari posisinya akan menjadi penentu bagi stabilitas keuangan negara dan kepercayaan internasional pada arah ekonomi Indonesia.
Ke depan, masyarakat menanti kejelasan mengenai langkah strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan merespons potensi perubahan dalam pemerintahan.